Ricuh Pembebasan Lahan, Kepala BPN Takalar Diduga Ada Main Dengan Oknum Pemeras Masyarakat

Takalar – kolomnusa.com : Kisruh pembebasan lahan masyarakat untuk kepentingan umum pada pengadaan tanah pembangunan Bendungan Pamukkulu kembali mengundang ricuh.

Terhitung 5 kali rotasi kepala BPN Kabupaten Takalar yang secara aturan perundang-undangan diamanatkan sebagai ketua panitia pengadaan tanah berdasarkan UU No. 2 tahun 2012, hingga kini belum menuai solusi.

“Sejak 2017 belum mencukupi 100 Ha yang telah dibebaskan untuk pembangunan bendungan Pamukkulu, lantaran jumlah lahan yang di butuhkan secara keseluruhan adalah mencapai 640 Ha,” demikian Muallim Bahar SH kuasa hukum warga kepada kolomnusa.com, Jumat (24/7)

Kejadiannya terulang kembali, ujar Muallim, hari ini puluhan warga berkumpul untuk memberikan protes kepada kepala BPN Takalar. Sejumlah 33 bidang tanah yang seyogiyanya akan di bayarkan untuk pembebasan lahan, terdapat 6 orang pemilik lahan yang menolak dibayarkan oleh Panitia pengadaan tanah (BPN Takalar) dengan alasan ada sanggahan yang masuk tentang objek tanah yang dimaksud.

“Lantaran tertanggal 19 juli, kami telah melayangkan aduan ke kepolisian untuk klarifikasi keabsahan dokumen yang dimasukkan sebagai landasan sanggahan, dan terlapor (Jamaluddin Barlian) tidak dapat menunjukkan secara de facto dokumen tersebut,” papar Muallim.

Hal itu menyangkut penyertaan dokumen hanya berupa fotocopy P2 yang secara aturan hukumnya tidak memiliki landasan yuridis atas kepemilikan hak yang telah diatur undang-undang.

“Besar dugaan kami bahwa saudara penyangga dan kepala BPN/oknum BPN main mata ingin memeras uang masyarakat,” katanya.

Kejadian ini telah beberapa kali terulang, lanjut Muallim. Pada pembayaran tahap pertama, saudara darwis juga disanggah oleh penyangga dan mereka hanya ingin meminta uang konpensasi yang sebenarnya mereka tidak memiliki hak atas lahan tersebut.

Kepala BPN Takalar Diduga Ada Main Dengan Oknum2

Menyikapi hal ini, kapolres Takalar AKBP BUDI WAHYONO memberikan tanggapan bahwa pihak yang merasa dirugikan agar menyampaikan laporan kepada penegak hukum. Paling lambat hari senin, maka aparat akan turuntangan untuk melakukan proses pengecekan di lapangan terhadap objek yang disengketakan oleh kedua belah pihak.

Jikalau saudara ‘J’ tidak mampu menunjuk objek dan batas-batas lahan yang disengketakan maka, akan menjadi rekomendasi untuk dibayarkan lahan masyarakat.  Atas kejadian ini, kami berharap kepala BPN Takalar jangan menjadi kacung atau antek-antek oknum masyarakat untuk memeras masyarakat yang terkena dampak pembangunan bendungan Pamukkulu ini.

Berdiri tegak untuk menegakkan kepentingan umum. Bukan kepentingan oknum yang menyanggah, karena kita tahu bahwa saudara ‘J ini dekat dengan kekuasaan di Kab. Takalar.

“Siapapun itu akan kami libas jikalau berani menyentuh dan menciderai masyarakat kale ko’mara yang terkena dampak pembebasan lahan,” tegas Parawangsa, salahsatu masyarakat yang terkena dampak. (MB-SS).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *