Polda Sumut “Peti-eskan” Surat Pengaduan Sejak 2017

Medan – kolomnusa.com : Aparat Kepolisian Daerah Republik Indonesia Sumatera Utara (Polda Sumut) agar bertindak profesional dalam menangani permasalahan hukum. Terkait sejumlah pengaduan yang dilaporkan, sebaiknya tidak melakukan tebangpilih apalagi melakukan pembiaran.

Hal ini menyangkut terkatung-katungnya laporan pengaduan atas pencemaran nama baik yang ditujukan kepada Agung Erdianto, juli 2017 atas temuan LHP BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumut.

“Sejak 2017 pengaduan dilayangkan, hingga kini 2020 samasekali pihak Polda Sumut belum memberikan tanda-tanda adanya proses kepastian hukum bagi rekan kami, Erdianto. Apakah sudah terjadi deal-deal kotor atau memang Polda Sumut tidak mampu bekerja sesuai tupoksi dan mandat yang diberikan? kita masih melakukan investigasi yang mendalam,” demikian Khairuddin Nst. SS. Ketua Majelis Kehormatan Forum Masyarakat Nusantara Indonesia (MKF MNI) Kota Medan kepada kolomnusa.com, Jumat (27/3).

Hal ini menyangkut kasus korupsi, ujar Khairuddin menambahkan. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI Prov. Sumut tahun 2016 memaparkan adanya temuan sejumlah mark-up proyek senilai Rp. 1 M lebih pada pos anggaran tahun 2016 di Sekretariat DPRD Kota Medan.

Hasil temuan ini menyebabkan Erdianto menjadi korban atas tuduhan yang dilakukan AA. sebagai yang disangkakan melakukan mark-up harga untuk sejumlah proyek tersebut.

Tersangka AA selaku Sekretaris DPRD Kota Medan melalui surat resminya nomor : 800/315 tertanggal 16 Maret 2017 melimpahkan semua kerugian daerah tersebut kepada Erdianto dengan tembusan surat ditujukan ke sejumlah lembaga terkait dalam penanganan masalah ini.

“Ini merupakan fitnah yang dilakukan saudara AA. Rekan kami pada saat peristiwa tersebut bukanlah pejabat yang menangani sejumlah proyek yang terbukti menyebabkan kerugian keuangan daerah itu,” demikian Khairuddin.

Ada Apa Dengan Poldasu ?

Melihat gejala kasus yang sebenarnya sudah lama bergulir ini, kata Khairuddin, pihak aparat Polda Sumut yang seharusnya berada pada posisi fungsi penegakan hukum malah bertindak tidak pada porsinya. Hal ini ditunjukkan dengan berlarut-larutnya proses pengaduan yang tidak ditangani dan terkesan dipeti-eskan.

“Kasus ini mengandung potensi kerugian keuangan daerah dalam jumlah yang besar. Lebih parah lagi, keadaannya menyebabkan resiko pengulangan perbuatan melawan hukum atas perbuatan korupsi terhadap pengelolaan keuangan daerah menjadi terus berlanjut. Ini tidak bisa dibiarkan!” tegas khairuddin.

Proses pembiaran juga terkait dengan lembaga berwenang lain semisal BPK RI Perwakilan Provinsi Sumut. Karena hasil audit laporan dengan sejumlah temuan dan kejanggalan proses penggunaan anggaran tersebut hingga hari ini belum menunjukkan adanya oknum yang menjadi tersangka atas penyebab sejumlah kerugian keuangan daerah.

“Dalam hal ini, MKF MNI kota Medan akan mencoba melakukan somasi terkait sejumlah kasus yang coba dipetieskan. Laporan dan hasil investigasi kami, akan menjadi bahan pertimbangan lembaga KPK dalam melakukan penindakan. Karena MKF MNI memiliki hubungan emosional yang kuat dengan lembaga tersebut, kita lihat siapa otak pelaku yang mencoba mengeruk keuntungan dari sejumlah kerugian keuangan daerah di Kota Medan,” tegas Khairuddin.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *