MKFMNI Desak Kapolri Tangkap Para Penghianat & Amankan Sejumlah Kebijakan Terkait Penanganan Covid-19

Medan – kolomnusa.com : Pemerintah telah mengumumkan status darurat kesehatan masyarakat melalui pidato Presiden RI dalam keterangan persnya 31 Maret 2020. Terkait sejumlah kebijakan yang diambil pemerintah, Ketua Umum MKF MNI mendesak Kapolri dan lembaga hukum lainnya untuk tegas merespon segala penyalahgunaan terhadap kebijakan yang telah diambil Presiden RI tersebut.

Ketua Umum Majelis Kehormatan Forum Masyarakat Nusantara Indonesia (MKF MNI), DF Rangkuti SE menyebutkan bahwa kondisi tanahair memerlukan penanganan serius terkait penanggulangan bencana pandemi Covid-19. Dibutuhkan tindakan tegas terhadap tindakan yang mencoba merongrong dan terbukti mengganggu kebijakan yang diambil
pemerintah.

“Kapolri dan lembaga hukum di Indonesia harus tegas demi mengamankan sejumlah kebijakan yang diambil pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19. Tangkap para pelaku yang berusaha mengacaukan kebijakan yang tengah dijalankan pemerintah,” demikian DF. Rangkuti SE kepada kolomnusa.com.

Menurut dia, POLRI dan Jajarannya harus mengamankan, memonitor, memantau Segala Kebijakan Presiden RI tentang Pengendalian, Penyebaran Wabah Virus Corona ini agar dilaksanakan oleh Instansi terkait dengan sebaik- baiknya jika perlu tangkap oknum oknum yang menyalahi aturan-aturan kebijakan yang sudah dibuat oleh pemerintah.

“Wabah pandemi Covid-19 bukan hal yang bisa dimain-mainkan. Apalagi sejumlah elemen dan oknum telah menjadikan ini sebagai ajang panggung politik yang menjijikkan. Kita sedang berada dalam misi kemanusiaan yang kritis. Butuh perlakuan yang fokus dan terarah,” demikian DF Rangkuti.

Berdasarkan pantauan kami di lapangan, sambungnya, masih saja ada oknum-oknum yang bermain-main dengan usaha kemanusiaan ini dengan aksi mengambil untung terhadap situasi yang tengah kritis. Misalnya dengan memanfaatkan sejumlah bantuan pemerintah, kemudian mengatasnamakannya demi kepentingan kampanye oleh kalangan
tertentu.

“Ini sama saja dengan menangguk di air keruh. Masyarakat sudah mengalami kesusahan, ditambah rasa takut dan khawatir akan bahaya pandemi. Selain itu karena kadaan dan situasi menyebabkan masyarakat tidak bisa mencari nafkah. Di sisi lain masih saja ada penghianat yang mengeruk keuntungan dengan situasi ini. Kapolri harus tegas menangkap penghianat ini, demikian tegas DF Rangkuti.

keterangan pers pemerintah

Kebijakan Pemerintah

Sejumlah kebijakan pemerintah terkait penanganan Covid-19 telah diumumkan Presiden RI Jokowi. Hal tersebut menyangkut penetapan SKKM (Status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat) dengan kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) dan langkah-langkah yang ditempuh guna mendukung pelaksanaannya.

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), dasar hukumnya adalah Undang-Undang No 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dan Peraturan Pemerintah (PP) serta Keputusan Presiden (Kepres) .

Kebijakan- kebijakan yang diambil Pemerintah,antara lain :

  1. Kesehatan masyarakat adalah yang
    utama.
  2.  Penyiapan jaring pengaman sosial masyarakat lapisan bawah agar tetap mampu memenuhi kebutuhan pokok dan menjaga daya beli.
  3. Menjaga dunia usaha utamanya usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, agar tetap beroperasi dan mampu menjaga penyerapan tenaga kerjanya.
  4. Bantuan untuk masyarakat lapisan bawah.
  5. Penambahan jumlah penerima kenaikan manfaatn untuk para PKH ( Program Keluarga Harapan)
  6. Penambahan jumlah Penerima dan Nilai Kartu Sembako
  7. Penambahan nilai bantuan untuk penerima Kartu prakerja
  8. Penggratisan untuk pelanggan Listrik 450VA dan Diskon 50% untuk pelanggan listrik 900VA.
  9. Pencadangan dana untuk pemenuhan kebutuhan pokok,operasi pasar dan logistik.
  10. Keringanan pembayaran kredit untuk golongan tertentu dan kredit dibawah 10 milyar.
  11. Para kepala daerah tidak membuat kebijakan- kebijakan sendiri- sendiri yang tidak terkordinasi dan harus sesuai dengan aturan yang ada.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *