Isu Pecat Moeldoko Bergulir, MKF MNI : Kebebasan Berbicara Yang Kebablasan

Jakarta – KOLOMNUSA.COM: Kasus dugaan korupsi dibalik defisit anggaran Jiwasraya hingga merugikan negara trilluyan Rupiah melebar hingga menyasar kepada Moeldoko sebagai  pejabat nomor satu di Kantor Staff Kepresidenan  (KSP) Pemerintahan Jokowi – Ma’ruf. Bola Panasnya  bergulir sangat cepat, sehingga wacana pencopotan  Moeldoko menjadi trending netizen di sejumlah  sosial media di Indonesia.

Pasalnya Harry Prasetyo,mantan Direktur Keuangan PT  Asuransi Jiwasraya (Persero) merupakan salahsatu  staff yang direkrut Moeldoko untuk KSP. Hal lain  juga beredar hoaks Harry merupakan salahseorang  anggota keluarga Moeldoko, yakni menantu atau  keponakan sehingga tuduhan mengarah terjadinya  nepotisme jabatan.

Menanggapi ini, Sekretaris Umum Nasional Majelis  Kehormatan Forum Masyarakat Nusantara Indonesia  (MKF MNI) Loly Opin Saestue, S.Sos. menyebut banyak  oknum-oknum yang sengaja menjadikan isu negatif ini  sebagai “panggung” dan sengaja dihembuskan demi  alasan tertentu.

“Ada upaya membuat dugaan kasus ini menjadi kabur.  Kuatnya isu-isu & hoaks liar yang negatif sengaja  dihembuskan bahkan mengarah kepada merongrong  wibawa pemerintah,” demikian Loly Opin kepada KOLOMNUSA.COM.

Menurut dia, pola ini dihembuskan supaya tercipta  kekacauan informasi sehingga substansi dari kasus  menjadi lambat laun hilang tanpa bekas, berganti  dengan ketidakstabilan jalannya pemerintahan yang  sedang berlangsung.

“Pak Moeldoko sudah menjelaskan secara gamblang  bahwa terduga kasus korupsi bukan merupakan anggota  keluarganya. Lalu menuntut pencopotan beliau. Motif  menghubungkan ini dengan Pak Moeldoko jelas politik  kotor,” tegas Loly Opin.

Mestinya percayakan saja kepada aparat hukum yang  berwenang, lanjutnya. Apalagi performance penegak  hukum kita seperti KPK, Kejaksaan & Kepolisian  sedang gencar memberantas kasus-kasus korupsi.

“Kita bisa melihat belakangan ini KPK, Kejaksaan &  Kepolisian tengah gencar perang melawan korupsi  dilihat dari sejumlah kasus yang mengemuka. Oknum- oknum yang nyinyir ini perlu diperiksa Polisi, Kebebasan berbicaranya sudah kebablasan. Samasekali tidak ilmiah dan membodohi rakyat,” tegas Loly Opin.

Seperti informasi yang didapat melalui sumber  KOLOMNUSA.COM, beredar luas ajakan demo untuk  pencopotan Moeldoko dari KSP. pesan berantai  tersebut menyebut tanggal dan nomor kontak  kordinator demo pencopotan Moeldoko yang akan  digelar di depan istana beberapa hari ke depan  beredar secara luas melalui sosial media whatsapp.  KOLOMNUSA.COM belum bisa melakukan kontak dengan  kordinator aksi sehubungan demo tersebut.

Sementara, Jaksa Agung ST Burhanuddin lalu menjelaskan bahwa pihaknya sudah melakukan penyidikan sejak 17 Desember lalu. Dari proses penyidikan itu, Kejagung menemukan indikasi tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi Jiwasraya.

Temuan pertama, penempatan 22,4 persen saham sebesar Rp5,7 triliun dari aset finansial. Sebanyak 95 persen dari RP5,7 T itu ditempatkan pada perusahaan dengan kinerja buruk. Sisanya pada perusahaan dengan kinerja baik.

Kemudian juga ditemukan penempatan 59,1 persen reksa dana senilai Rp14,9 triliun dari aset finansial. Sebanyak 98 persen dari Rp14,9 T itu dikelola manajer investasi berkinerja buruk dan sisanya berkinerja baik.

Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM juga melakukan pencegahan terhadap eks direktur utama dan eks dirkeu Jiwasraya, Hendrisman Rahim dan Hary Prasetyo, ke luar negeri.